Yogya.co, SLEMAN – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyikapi rencana aksi 11 April mendatang yang dimotori kelompok mahasiswa.
“Pemerintah memperhatikan secara seksama dinamika yang berkembang di tengah masyarakat mengenai berbagai masalah yang akan muncul, termasuk antara lain adanya rencana unjuk rasa di berbagai elemen masyarakat pada hari Senin, 11 April 2022,” kata Mahfud dalam rilis pers yang akan dikeluarkan Kemenko Polhukam di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).
Hal ini juga disampaikan oleh Mahfud usai menggelar rapat koordinasi terbatas mengenai perkembangan situasi politik dan keamanan dalam negeri, Sabtu (9/4/2022) di Jakarta.
Rapat yang dipimpin oleh Mahfud ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, menteri Dalam Negeri, menteri Perhubungan, Panglima TNI, Kepala BIN, Kepala Staf Presiden dan Wakabaintelkam mewakili dari Kapolri, dan beserta sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Polhukam.
Mahfud juga mengatakan unjuk rasa ini merupakan bagian demokrasi tetapi Indonesia tetaplah negara hukum.
Ia pun menghimbau kepada mahasiswa untuk aksi mendatang kelak dilakukan secara tertib dan juga tidak melanggar hukum.
“Yang terpenting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” ucap Mahfud.
Dalam menghadapi rencana aksi tersebut, pemerintah juga telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, kata Mahfud.
Ia juga mengingatkan ke aparat agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya.
“Tidak boleh ada kekerasan, tidak perlu membawa senjata tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi,” ucap Mahfud.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI berencana menggelar aksi mereka di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (11/4/2022).
Aksi tersebut menuntut sikap tegas dan bukti nyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak masa jabatan 3 periode.
Sebelumnya juga, beberapa kelompok mahasiswa telah melakukan aksi di daerah mereka masing-masing, contohnya seperti di Bogor dan juga Semarang.
Sedangkan di Lampung, mahasiswa berencana menggelar aksi mereka pada Rabu, (13/4/2022).
Selain merespon wacana perpanjangan masa jabatan presiden, mereka juga akan menyikapi kenaikan harga BBM.
Belum lama ini Jokowi melarang anak buahnya untuk berbicara mengenai penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Ia menyampaikan hal tersebut pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Kepresidenan Jakarta pada Selasa (5/4/2022) lalu.
Jokowi tidak ingin menterinya berpolemik di masyarakat, karena ia ingin seluruh Kabinet Indonesia Maju fokus untuk bekerja.
Baca Juga: Resmi! Harga Pertamax Naik di 34 Provinsi Mulai Hari Ini
