Yogya.co, SLEMAN – Pemerintah memastikan akan membuka kembali ekspor minyak goreng yang dimulai Senin (23/5/2022) mendatang.
Keputusan tersebut diambil oleh pemerintah setelah memperhatikan kondisi pasokan serta harga minyak goreng saat ini dan juga mempertimbangkan para tenaga kerja serta petani di industri sawit.
Hal ini disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/5/2022).
“Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau serta mengawasi dengan ketat dalam memastikan minyak goreng tersedia dengan harga yang terjangkau di tanah air.
“Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau,” ungkapnya.
Presiden Jokowi mengungkapkan, sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng ini diterapkan, pemerintah terus memantau serta mendorong berbagai langkah untuk bisa memastikan ketersediaan minyak goreng supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan dari pengecekan langsung dari lapangan dan laporan yang diterima, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pasokan minyak goreng mengalami pertambahan terus.
“Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulannya. Pada bulan Maret, sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton. Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita,” ujarnya.
Bukan hanya itu saja, Presiden juga menjelaskan bahwa terdapat penurunan harga pasar minyak goreng secara nasional.
Dimana pada bulan April, sebelum ada pelarangan ekspor minyak harga minyak goreng rata-rata nasional sekitar Rp. 19.800 dan setelah ada pelarangan ekspor menjadi sekitar Rp. 17.200 sampai Rp. 17.600.
“Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik dari pemerintah, BUMN, dan juga swasta. Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan makin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya makin melimpah,” jelasnya.
Di kesempatan tersebut juga, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Secara kelembagaan, pemerintah juga nantinya akan melakukan pembenahan prosedur serta regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS supaya terus disederhanakan serta dipermudah supaya lebih adaptif serta solutif dalam menghadapi dinamika pasokan serta harga minyak dalam negeri sehingga nantinya bisa melindungi masyarakat dan memenuhi kebutuhan.
“Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat,” tegasnya.
Baca Juga: Jadi Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Kejagung Tetapkan Empat Mafia Jadi Tersangka
